Syahrezamarasutanpohan's Blog

SUMMARY DARI REVIEW JURNAL BAHASA INGGRIS” ‘Tema : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan Ekonomi’

TUGAS TEORI AKUNTANSI

“SUMMARY DARI REVIEW JURNAL BAHASA INGGRIS”
‘Tema : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan Ekonomi’

Disusun Oleh :

1. Andriwan, 2A211478
2. Dwi Saputra, 2A211548
3. Dyah Kurnianingtyas, 2A212036
4. Riggo, 2A212088
5. Syahreza Marasutan Pohan, 2A211480

Kelas : 1EB16

Fakultas Ekonomi
Jurusan Akuntansi
Universitas Gunadarma
Depok 2013
Summary dari Jurnal “DEVELOPMENT STRATEGIES FOR THE NEXT CENTURY”

1. Tujuan Penelitian :
Memberikan pandangan baru dalam beberapa kebijakan pembangunan perekonomian dunia, yang pemahaman lebih baik saling melengkapi antara pasar dan negara dari kebijakan ekonomi campuran, dengan menghadirkan suatu kerangka kerja konseptual untuk menganalisis “dalam” faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi.

2. Manfaat Penelitian :
Pemerintah belajar cara menaklukan dan membuat lebih ekonomi produktif dengan menyediakan dasar kelembagaan ekonomi pasar mandiri : bank sentral,menstabilkan kebijakan fiskal, dan regulasi antitrust, asuransi sosial, demokrasi politik. bahwa dengan elemen-elemen dari ekonomi campuran yang akan mengambil hasil sebagai negara industri maju.

3. Metodologi Penelitian :
Berfokus pada lembaga, dan melakukan analisis yang lebih rinci mengenai lembaga market supporting dimana lima fungsi lembaga publik harus melayani untuk pasar agar bekerja secara memadai: perlindungan hak milik, regulasi pasar, stabilisasi makroekonomi,
asuransi sosial, dan manajemen konflik.

4. Kesimpulan Penelitian :
Bahwa di abad kedua puluh ini adalah pembangunan yang sukses membutuhkan pasar
yang didukung oleh lembaga-lembaga publik yang solid. Saat ini negara-industri maju Amerika, negara-negara Eropa Barat dan Jepang berutang keberhasilan mereka untuk berevolusi sendiri model yang bisa diterapkan spesifik ekonomi campuran. Sementara masyarakat ini sama dalam penekanan mereka menempatkan pada milik pribadi, dukungan, dan aturan hukum, mereka berbeda dalam banyak wilayah lainnya seperti halnya praktek mereka di bidang hubungan pasar dan tenaga kerja, asuransi sosial, perusahaan pemerintahan, regulasi produk pasar, dan perpajakan yang berbeda secara substansial. Dan ekonomi pasar bergantung pada berbagai macam lembaga non pasar
yang melakukan regulasi, stabilisasi, dan melegitimasi fungsi. Lebih ditekankan lagi
pada institusi yang sangat terbuka. Namun, perlu diingat bahwa
dasar kelembagaan untuk ekonomi pasar tidak ditentukan secara unik, tidak ada pemetaan tunggal antara pasar yang berfungsi dengan baik dan lembaga non-pasar diperlukan untuk mempertahankannya.

Summary dari Jurnal “The Quality Education in Developing Countries Initiative Grantmaking Strategy”

1.Tujuan Penelitian

Meningkatkan hasil pembelajaran dengan lebih memfokuskan murid untuk lancar membaca, berhitung dan mampu berfikir kritis di tiga tingkat pertama sekolah.

2. Manfaat Penelitian

Masyarakat dan pemerintah akan tahu apakah atau tidak anak-anak di negara mereka dapat membaca dan melakukan matematika dasar dan akan dapat melacak kemajuan dari waktu ke waktu yang nantinya anak-anak yang cerdas tersebut bisa menjadi penggalang berkembang dan bertumbuhnya ekonomi.

3. Metodologi Penelitian

Metode triangulasi sumber digunakan dalam mengelompokkan bentuk – bentuk geometri pembelajaran.

4. Kesimpulan Penelitian

Jika strategi ini berhasil, kami berharap bahwa dalam beberapa tahun ke depan pemberi hibah QEDC akan pembenihan perubahan sistemik dalam instruksi sekolah dasar di sejumlah negara. Strategi QEDC akan memiliki dana leveraged dan kebijakan dipengaruhi pemerintah, LSM, dan lembaga pembangunan untuk mendorong perubahan sistem dalam jangka panjang. Juga, model kami untuk reformasi pendidikan akan mulai menyebar ke negara-negara lain dan di antara donor lain. Dalam negara-negara target kami, guru di sekolah proyek akan dilengkapi dengan metode yang telah teruji untuk mengajar membaca dan matematika, dan akan lebih baik didukung dan didorong untuk menggunakan metode ini di kelas. Siswa menghadiri sekolah-sekolah proyek akan dapat membaca dan menghitung pada saat mereka menyelesaikan kelas tiga dan mereka akan telah terlibat dalam berpikir kritis. Akibatnya, lebih sedikit dari mereka akan putus sekolah. Lebih luas, masyarakat dan pemerintah akan tahu apakah atau tidak anak-anak di negara mereka dapat membaca dan melakukan matematika dasar dan akan dapat melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Pemerintah, pada gilirannya, akan mulai mengambil peran yang lebih serius dalam memastikan bahwa siswa di sekolah benar-benar belajar. Tekanan meningkat bahwa donor internasional akan mengerahkan pada pemerintah untuk fokus pada hasil belajar siswa akan lebih prod mereka untuk mengambil minat dalam hasil proyek dan rencana untuk skala-up proyek yang terbukti berhasil. Pada saat yang sama 13 kali, upaya pemantauan anggaran akan membantu untuk memastikan bahwa dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk tujuan yang telah ditetapkan.
Pada akhirnya, jika sistem pendidikan dapat melakukan perbaikan dalam mutu pendidikan, khususnya di kelas-kelas rendah sekolah dasar, perbaikan tersebut akan membantu untuk menjamin, penduduk usia produktif secara ekonomi melek sehat, untuk generasi mendatang. Harapan kami adalah bahwa strategi pemberian dana QEDC disajikan di sini akan mendukung beberapa negara untuk bergerak ke arah populasi berpendidikan universal yang sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan.
Summary dari Jurnal “The Effect of Local Economic Development Policy on Employment Growth in Rural Counties in the Mid-Atlantic Region”

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari makalah ini adalah untuk menguji pengaruh ekonomi local strategi pembangunan pada pertumbuhan lapangan kerja sementara mengontrol faktor lokasi yang klasik.

2. Metodologi Penelitian

Metode yang di gunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan Studi Kasus

3. Manfaat Penelitian

Diharapkan kabupaten tersebut akan positif terkait dengan pertumbuhan lapangan kerja yang akan memacu pertumbuhan ekonomi.

4. Kesimpulan Penelitian

Faktor-faktor klasik yang secara signifikan terkait dengan pertumbuhan lapangan kerja adalah koefisien spesialisasi (COS), akses jalan raya (RD), dan proporsi penduduk dengan gelar sarjana (COLDEG). Koefisien spesialisasi (COS) termasuk dalam model untuk mengendalikan pengaruh diversifikasi industri dan pasar lokal. Hasil dari analisis regresi OLS menunjukkan bahwa ini adalah variabel yang signifikan dalam menjelaskan pekerjaan pertumbuhan dan memiliki hubungan terbalik yang diharapkan. Variabel jalan raya akses (HWY) adalah 20 termasuk dalam model untuk mengontrol pengaruh biaya transportasi dan ditemukan signifikan secara statistik. Proporsi penduduk dengan gelar sarjana (COLDEG) adalah termasuk dalam model untuk mengontrol efek dari kualitas tenaga kerja, dan juga ditemukan signifikan secara statistik.

Summary dari Jurnal “ Economics and Rapid Change : The Influence Of Population Growth”

1. Tujuan penelitian
Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk melihat dampak komprehensif tentang faktor produktivitas dari sifat perusahaan dan strategi operasi mereka (termasuk diversifikasi produk, e-commerce dan internasionalisasi) untuk perusahaan-perusahaan dari LEI di Taiwan.

2. Metode Penelitian
Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus.

3. Manfaat penelitian
Diharapkan perusahan di Taiwan Untuk penggunaan strategi e-commerce agar hasilnya konsisten dengan Brown dan Goolsbee dan membantu pertumbuhan ekonomi di taiwan.

4. Kesimpulan
Hasil empiris mirip dengan Gollop bahwa pengaruh strategi diversifikasi produk pada faktor produktivitas perusahaan LEI ‘tidak signifikan. Hal ini karena perusahaan LEI Taiwan memiliki biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara Asia lainnya, dan jenis operasi perusahaan ‘cenderung ke arah volume kecil tapi produk yang rumit dan tailor-made. Pemasok Taiwan telah diklasifikasikan dan ditempatkan oleh kelompok pengadaan asing sebagai perusahaan dengan profesional, canggih, teknologi tinggi, dan nilai tambah tinggi produk dalam rantai pasokan. Jika lini produk perusahaan LEI ‘menjadi lebih rumit, berbagai biaya biaya, biaya tenaga kerja dan biaya produksi materi tersebut selanjutnya akan menghasilkan produktivitas yang lebih rendah. Oleh karena itu, perusahaan LEI Taiwan tidak bisa lagi mengandalkan pesanan harga rendah dan bervolume besar untuk menutupi biaya produksi mereka, bahkan untuk bersaing dengan negara-negara Asia tetangga lainnya. Berdasarkan hal ini, tampak bahwa strategi diversifikasi produk tidak dapat secara efektif meningkatkan produktivitas. Untuk penggunaan strategi e-commerce, hasilnya adalah konsisten dengan Brown dan Goolsbee. Perusahaan LEI Taiwan tampaknya hanya cocok untuk menangani informasi, hanya B2B komunikasi, pengiriman surat, personil internal, produksi dan manajemen material dengan menggunakan perangkat lunak computer paket. Adapun penerapan lebih lanjut dari teknologi komputer tingkat tinggi seperti pemesanan B2B, pembayaran dan penggunaan e-commerce lain yang tidak cocok, mungkin berbahaya bagi produktivitas perusahaan LEI ‘. Hal ini karena ada perbandingan kecil batin-permintaan di pasar domestik LEI Taiwan. Seperti untuk ekspor, menghadapi perubahan yang cepat dalam lingkungan investasi secara keseluruhan, ketidakmampuan dari rantai pasokan, meningkatnya biaya bahan dan tenaga kerja, dan pembatasan lainnya, ekologi industri menjadi lebih konservatif dan daya saing eksternal LEI seluruh industri yang diturunkan cepat. Sementara perusahaan tidak bisa membuat terobosan untuk berkembang menjadi perusahaan besar, perintah sebagian besar kecil atau sangat kecil kuantitas dan jumlah dengan varietas yang lebih dalam desain, dengan demikian strategi e-commerce tidak dapat secara efektif dikembangkan dan aplikasi. Akibatnya, penggunaan e-commerce untuk B2B tidak bisa lagi membantu perusahaan meningkatkan pendapatan operasional, bukan hanya meningkatkan biaya personel dan peralatan, dan akhirnya menghasilkan efek negatif pada produktivitas perusahaan. Mengenai efek internasionalisasi terhadap produktivitas, hasil ini juga konsisten dengan Farnandes di mana perusahaan LEI Taiwan harus secara aktif fokus pada strategi internasionalisasi. Hal ini juga menyiratkan bahwa LEI Taiwan akan mewarisi pengalaman berorientasi ekspor masa lalu untuk memperluas kompetisi global dan kedalaman internasionalisasi perusahaan LEI akan terus meningkat.

Summary dari Jurnal “ The Impact of Social Factors on Economic Growth: Empirical Evidence for Romania and European Union Countries”

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pentingnya faktor sosial pada pertumbuhan ekonomi, mengingat indikator ekonomi makro yang paling sering digunakan, yakni PDB per kapita, bukan ukuran yang paling tepat untuk kesejahteraan bangsa. PDB per kapita gagal untuk mempertimbangkan beberapa sektor tertentu dari ekonomi, seperti pasar gelap dan ekonomi abu-abu.

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi empiris menggunakan statistik uji. Faktor sosial yang dijadikan faktor uji adalah faktor demografi dan budaya, dalam rangka untuk menentukan pentingnya masing-masing dua kelas ketika mempelajari dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, struktur penduduk merupakan indikator sosial yang sangat penting, karena mempengaruhi distribusi pendapatan masyarakat. Penelitian ini menganalisis perkembangan sosial dan ekonomi di Rumania dibandingkan dengan negara-negara Uni Eropa lainnya, untuk mengidentifikasi perbedaan utama dan sumber kesenjangan.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mempertahankan pembangunan manusia (yang diukur dengan Indikator Pembangunan Manusia, yang dirujuk sebagai “IPM”), dengan mempertimbangkan manfaat ekonomi yang timbul dalam jangka panjang. Disamping itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk menghilangkan hambatan untuk standar hidup yang layak, sumber daya luar dan dukungan yang diperlukan bagi negara-negara miskin. Serta pembaca bisa mnegetahui faktor sosial apa saja yang memberikan pengaruh atas pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di Romania dan Kota Uni Eropa

4. Kesimpulan

Analisis hubungan antara faktor-faktor sosial dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan dampak pembangunan manusia pada perkembangan ekonomi, baik melalui mekanisme langsung dan tidak langsung. Seperti hasil uji yang dilakukan, faktor budaya dan demografis memiliki pengaruh tertentu pada perekonomian. Lebih khusus, budaya mendefinisikan preferensi cara penduduk mengambil keputusan, persepsi atas hidup dan perspektif untuk masa depan. Di sisi lain, faktor demografi juga penting karena struktur penduduk dan kapasitas kerja juga memberikan kontribusi terhadap PDB.

Dalam hal analisis lingkungan sosial dan ekonomi di Rumania, penelitian mengidentifikasi bahwa kesulitan utama terkait dengan fakta bahwa negara tersebut merupakan salah satu IPM Indikator yang terendah dan peningkatan yang sangat kecil dalam tingkat dari PDB setelah kejadian dari tahun 1989.

Hasil analisis ekonometrik dilakukan untuk negara-negara Uni Eropa menunjukkan faktor-faktor yang berkorelasi positif dengan pertumbuhan ekonomi (yaitu tahun diharapkan sekolah dan harapan hidup) dan masing-masing faktor-faktor yang berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi (yaitu populasi yang berisiko kemiskinan dan tingkat pengangguran). Selanjutnya, mengingat pendekatan jangka panjang, pembangunan sosial dan peningkatan taraf hidup dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, analisis clustering dan penyajian evolusi global lingkungan sosial dan ekonomi juga telah menetapkan hubungan yang kuat antara pembangunan manusia dalam suatu negara dan pembangunan ekonomi. Selain itu, korelasi antara faktor-faktor mengukur kesehatan sosial dan pertumbuhan ekonomi harus dilengkapi dengan analisis faktor kompleks lainnya (misalnya keuangan, politik dan legislatif) dan juga harus bermanfaat untuk masing-masing negara.


Ditulis dalam Uncategorized

“SUMMARY DARI REVIEW JURNAL BAHASA INGGRIS” ‘Tema : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Strategi Pembangunan Ekonomi’

TUGAS KELEOMPOK PEREKONOMIAN INDONESIA MEREVIEW JURNAL


Ditulis dalam Uncategorized

TUGAS 6 ” HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ( HAKI ) “

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

A.   PENGERTIAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) atau Hak Milik Intelektual (HMI) atau harta intelek (di Malaysia) ini merupakan padanan dari bahasa Inggris Intellectual Property Right. Kata “intelektual” tercermin bahwa obyek kekayaan intelektual tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia (the Creations of the Human Mind) (WIPO, 1988:3). Namun jika dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian dari benda (Saidin : 1995), yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tak berwujud (seperti Paten, merek, Dan hak cipta). Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

B.   PRINSIP – PRINSIP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

  1. Prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dalam berbagai bentuk yang memeberikan keuntungan kepada bersangkutan.
  2. Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil.
  3. Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia.
  4. Prinsip sosial ( mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara ).

C.   KLASIFIKASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelaktual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta ( copyright ) , dan hak kekayaan industri (industrial property right). Hak kekayaan industry ( industrial property right ) adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industry ( industrial property right ) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah di amandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, meliputi : Paten, Merek, Varietas tanaman, Rahasia dagang, Desain industry, Desain tata letak sirkuit terpadu.

D.   DASAR HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15), UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42), UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29).

E.    HAK CIPTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1)

Dasar Hukum HAK CIPTA :

  • UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15), UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 42), UU Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1987 (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 29)

F.    HAK PATEN

  • Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).
  • Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi, yang berupa :
  1. Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengembangan proses, penyempurnaan dan pengembangan hasil produksi.

Dasar Hukum HAK PATEN : UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 39), UU Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 30), UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 109).

G.   HAK MERK

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. (Pasal 1 Ayat 1).

Istilah – Istilah Merk :

  • Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan.
  • Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan.
  • Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama.
  • Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu.

Dasar Hukum HAK MERK : UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 81), UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 31), UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 110).

H.   DESAIN INDUSTRI

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1).

I.      RAHASIA DAGANG

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

SUMBER : http://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/


Ditulis dalam Uncategorized

TUGAS 5 ” HUKUM DAGANG ( KUHD )

Hukum Dagang (KUHD)

 

1. Hubungan Hukum Perdata dengan Hukum Dagang

Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH Perdata dan Hukum Dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum dagang dan hukum perdata. Hukum perdata merupakan hukum umum (lex generalis) dan hukum dagang merupakan hukum khusus (lex specialis). Dengan diketahuinya sifat dari kedua kelompok hukum tersebut, maka dapat disimpulkan keterhubungannya sebagai lex specialis derogat lex generalis, artinya hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Adagium ini dapat disimpulkan dari pasal 1 Kitab undang-Undang Hukum Dagang yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seberapa jauh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak khusus diadakan penyimpangan-penyimpangan, berlaku juga terhadap hal-hal yang disinggung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

2. Berlakunya Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal 1 aturan peralihan UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia memberlakukan aturan penggantinya. Di negeri Belanda sendiri Wetbook van Koophandel telah mengalami perubahan, namun di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Dagang tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan. Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial (terhadap substansi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.


3. Hubungan Pengusaha dan Pembantunya

Pengusaha (pemilik perusahaan) yang mengajak pihak lain untuk menjalankan usahanya secara bersama-sama,atau perusahaan yang dijalankan dan dimiliki lebih dari satu orang, dalam istilah bisnis disebut sebagai bentuk kerjasama. Bagi perusahaan yang sudah besar, Memasarkan produknya biasanya dibantu oleh pihak lain, yang disebut sebagai pembantu pengusaha. Secara umum pembantu pengusaha dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:
a.Pembantu-pembantu pengusaha di dalam perusahaan, misalnya pelayan toko, pekerja keliling, pengurus fillial, pemegang prokurasi dan pimpinan perusahaan.
b. Pembantu pengusaha diluar perusahaan, misalnya agen perusahaan, pengacara, noratis, makelar, komisioner.

4. Pengusaha dan Kewajibannya
– Memberikan ijin kepada buruh untuk beristirahat, menjalankan kewajiban menurut agamanya
– Dilarang memperkerjakan buruh lebih dari 7 jam sehari dan 40 jam seminggu, kecuali ada ijin penyimpangan
– Tidak boleh mengadakan diskriminasi upah laki/laki dan perempuan
– Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan
– Wajib membayar upah pekerja pada saat istirahat / libur pada hari libur resmi
– Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 bulan secara terus menerus atau lebih
– Wajib mengikut sertakan dalam program Jamsostek

5. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
1. Perusahaan Perorangan
Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dikelola dan diawasi oleh satu orang sehingga semua keuntungan yang didapatkan akan menjadi haknya secara penuh dan jika terdapat kerugian maka yang bersangkutan harus menanggung resiko tersebut secara sendiri.
2. Firma
Firma adalah Bentuk badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang dengan menggunakan nana bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam firma semua anggota bertanggung-jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya.
3. Persekutuan Komanditer (Commanditer Vennootschap)
Persekutuan Komanditer adalah persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan.


6. Perseroan Terbatas

Perseroan terbatas (PT/NV atau Naamloze Vennotschap) adalah suatu badan usaha yang mempunyai kekayaan, hak, serta kewajiban sendiri, yang terpisah dari kekayaan, hak sereta kewajiban para pendiri maupun pemilik.
7. Koperasi
Menurut UU no. 25 Tahun 1992, Koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.
8. Yayasan
Yayasan adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang.
9. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
BUMN adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun dan bergerak dalam bidang usaha apapun yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan Undang-undang.

SUMBER DATA


Ditulis dalam Uncategorized

TUGAS 3 ” HUKUM PERIKATAN”

HUKUM PERIKATAN

Perikatan adalah adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Hubungan hukum dalam harta kekayaan ini merupakan suatu akibat hukum, akibat hukum dari suatu perjanjian atau peristiwa hukum lain yang menimbulkan perikatan. Dari rumusan ini dapat diketahui bahwa perikatan itu terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan (law of property), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (family law), dalam bidang hukum waris (law of succession) serta dalam bidang hukum pribadi(pers onal law)..
Dasar Hukum Perikatan
1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.
Azas-azas Dalam Hukum Perikatan

Asas-asas dalam hukum perikatan diatur dalam Buku III KUH Perdata, yakni menganut azas kebebasan berkontrak dan azas konsensualisme.
1. Asas Kebebasan Berkontrak

2. Asas konsensualisme Asas konsensualisme,

Wanprestasi dan Akibat-akibatnya

Wansprestasi timbul apabila salah satu pihak (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
Adapun bentuk dari wansprestasi bisa berupa empat kategori, yakni :
1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.
Akibat-akibat Wansprestasi

Akibat-akibat wansprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wansprestasi , dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yakni
1. Membayar Kerugian yang Diderita oleh Kreditur (Ganti Rugi)
2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian
3. Peralihan Risiko.

Hapusnya Perikatan

Sesuai dengan Pasal 1381 KUH Perdata. Ada 10 (sepuluh) cara penghapusan suatu perikatan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran merupakan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
3. Pembaharuan utang
4. Perjumpaan utang atau kompensasi
5. Percampuran utang
6. Pembebasan utang
7. Musnahnya barang yang terutang
8. Batal/pembatalan
9. Berlakunya suatu syarat batal
10. Lewat waktu.

 

SUMBER DATA

 


Ditulis dalam Uncategorized

TUGAS 2 ” HUKUM PERDATA”

Hukum Perdata yang Berlaku di Indonesia

 

Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum publik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (dikenal KUHPer.) yang berlaku di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi.

Sejarah Singkat Hukum Perdata

Karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka KUHPdt.-Belanda ini diusahakan supaya dapat berlaku pula di wilayah Hindia Belanda. Caranya ialah dibentuk B.W. Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan BW Belanda. Untuk kodifikasi KUHPdt. di Indonesia dibentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud Haarlem. Kodifikasi yang dihasilkan diharapkan memiliki kesesuaian antara hukum dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan di negeri Belanda. Disamping telah membentuk panitia, pemerintah Belanda mengangkat pula Mr. C.C. Hagemann sebagai ketua Mahkamah Agung di Hindia Belanda (Hooggerechtshof) yang diberi tugas istimewa untuk turut mempersiapkan kodifikasi di Indonesia. Mr. C.C. Hagemann dalam hal tidak berhasil, sehingga tahun 1836 ditarik kembali ke negeri Belanda. Kedudukannya sebagai ketua Mahkamah Agung di Indonesia diganti oleh Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem.

Pada 31 Oktober 1837, Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem di angkat menjadi keua panitia kodifikasi dengan Mr. A.A. Van Vloten dan Mr. Meyer masing-masing sebagai anggota. Panitia tersebut juga belum berhasil.Akhirnya dibentuk panitia baru yang diketuai Mr.C.J. Scholten van Oud Haarlem lagi,tetapi anggotanya diganti yaitu Mr. J.Schneither dan Mr. A.J. van Nes. Pada akhirnya panitia inilah yang berhasil mengkodifikasi KUHPdt Indonesia maka KUHPdt. Belanda banyak menjiwai KUHPdt. Indonesia karena KUHPdt. Belanda dicontoh untuk kodifikasi KUHPdt. Indonesia. Kodifikasi KUHPdt. Indonesia diumumkan pada tanggal 30 April 1847 melalui Staatsblad No. 23 dan berlaku Januari 1948.

Setelah Indonesia Merdeka berdasarkan aturan Pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, KUHPdt. Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan dengan undang-undang baru berdasarkan Undang – Undang Dasar ini. BW Hindia Belanda disebut juga Kitab Undang – Undang Hukun Perdata Indonesia sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Pasal 2 ATURAN PERALIHAN UUD 1945

Yang dimaksud dengan Hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh Wilayah di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat [Belanda] yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan Burgerlijk Wetboek dan biasa disingkat dengan B.W.

Keadaan Hukum Perdata Dewasa Ini di Indonesia.

Mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini di Indonesia dapat kita katakana masih bersifat majemuk yaitu masih beraneka warna. Penyebab dari keanekaragaman ini ada 2 faktor yaitu :

1. factor ethnis disebabkan keaneka ragaman hukum adat bangsa Indonesia karena Negara kita Indonesia ini terdiri dari beberapa suku bangsa.

2. factor hostia yuridis yang dapat kita lihat, yang pada pasal 163.I.S. yang membagi penduduk Indonesia dalam tiga golongan, yaitu :
• golongan eropa dan yang dipersamakan.• Golongan bumi putera ( pribumi / bangsa Indonesia asli ) dan yang dipersamakan.• Golongan timur asing ( bangsa cina, India, arab ).

Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia

Sistematika Hukum Perdata di Indonesia dalam KUH Perdata dibagi dalam 4 buku yaitu:

Buku I, tentang Orang(van persoonen); mengatur tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga,

Buku II, tentang Kebendaan(van zaken); mengatur tentang hukum benda, yaitu hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki subyek hukum yang berkaitan dengan benda,

Buku III, tentang Perikatan(van verbintennisen); mengatur tentang hukum perikatan disebut juga perjanjian)

Buku IV, tentang Daluarsa dan Pembuktian(van bewijs en verjaring); mengatur hak dan kewajiban subyek hukum (khususnya batas atau tenggat waktu)

 

SUMBER DATA


Ditulis dalam Uncategorized

TUGAS 4 ” HUKUM PERJANJIAN”

Hukum Perjanjian

 

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Ahli hukum lain mengemukakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Menurut J.Satrio perjanjian dapat mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit, dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki oleh para pihak termasuk didalamnya perkawinan, perjanjian kawin, dll, dan dalam arti sempit perjanjian disini berarti hanya ditujukan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh buku III kitab undang-undang hukum perdata.

 

1. Standar Kontrak

Menurut Mariam Darus, standar kontrak terbagi 2 yaitu umum dan khusus.
– Kontrak standar umum artinya kontrak yang isinya telah disiapkan lebih dahulu oleh kreditur dan disodorkan kepada debitur.
– Kontrak standar khusus, artinya kontrak standar yang ditetapkan pemerintah baik adanya dan berlakunya untuk para pihak ditetapkan sepihak oleh pemerintah.

2. Macam-macam Perjanjian

Berdasarkan waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi:
– Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)
– Pekerjaan waktu tidak tertentu (PKWTT)

Sedangan berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja dibagi menjadi:
– Tertulis
– Lisan


3. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata.
Pasal 1320 KHU Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :
1. Kesepakatan
Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan, atau kekhilafan.
2. Kecakapan
Kecakapan di sini berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan (curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat perjanjian.
3. Hal tertentu
Maksudnya objek yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4. Sebab yang dibolehkan
Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

4. Saat Lahirnya Perjanjian

Ada beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya perjanjian yaitu:
a. Teori Pernyataan (Uitings Theorie)
Menurut teori ini, perjanjian telah ada/lahir pada saat atas suatu penawaran telah ditulis surat jawaban penerimaan. Dengan kata lain perjanjian itu ada pada saat pihak lain menyatakan penerimaan/akseptasinya.
b. Teori Pengiriman (Verzending Theori).
Menurut teori ini saat pengiriman jawaban akseptasi adalah saat lahirnya perjanjian. Tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan tanggal lahirnya perjanjian.
c. Teori Pengetahuan (Vernemingstheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya perjanjian adalah pada saat jawaban akseptasi diketahui isinya oleh pihak yang menawarkan.
d. Teori penerimaan (Ontvangtheorie).
Menurut teori ini saat lahirnya kontrak adalah pada saat diterimanya jawaban, tak peduli apakah surat tersebut dibuka atau dibiarkan tidak dibuka. Yang pokok adalah saat surat tersebut sampai pada alamat si penerima surat itulah yang dipakai sebagai patokan saat lahirnya perjanjian.

5. Pembatalan dan Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Penyebab Pembatalan Perjanjian
– Pekerja meninggal dunia
– Jangka waktu perjanjian kerja berakhir
– Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
– Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan kerja, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Pelaksanaan Suatu Perjanjian

Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya pelaksanaan perjanjian harus harus megindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Salah satunya untuk memperoleh hak milik ialah jual beli. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja.

 

 

 

 

 

 

 

SUMBER DATA


Ditulis dalam Uncategorized

Pengertian Hukum Dan Jenisnya

Pengertian Hukum Dan Jenis –Jenisnya

 

Pengertian Hukum

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia dapat terkontrol , hukum adalah aspek terpenting  dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan,  Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu setiap masyarat berhak untuk mendapat pembelaan didepan hukum sehingga dapat di artikan bahwa hukum adalah peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi bagi pelanggarnya.

 

Jenis-Jenis Hukum

Hukum terdiri dari dua macam yaitu hukum yang tertulis dan  hukum yang tidak tertulis, di antaranya adalah sebagai berikut :

1.  Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya

2.    Hukum Publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya tersebut.

3.  Hukum Privat hukum yang mengatur kepentingan pribadi, atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang lainnya

4.     Hukum Positif atau ius constitutum, adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara.

5.  Hukum Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana.

6.   Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat.

7.  Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hokum pidana.

8.  Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim.

9.     Hukum Tata Usaha (Administrasi) negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara.

10.Hukum Tata Negara adalah Peraturan-peraturan yang mengatur organisasai Negara dari tingkat atas sampai bawah,sturktur,tugas&wewenang alat perlengkapan Negara hubungan antara perlengkapan tersebut secara hierarki maupu horizontal,wilayah Negara,kedudukan warganegara serta hak – hak asasnya.

11. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

12. Hukum Tertulis yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tulisan dan dicantumkan dalam berbagai peraturan Negara

13. Hukum Material yaitu hukum yang berisi perintah dan larangan (terdapat di dalam Kitab Undang – Undang, Hukum Pidana, Perdata, Dagang, dan sebagainya.

14.Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas entitas berskala internasional.

15.  Hukum Lokal (Local Law) adalah hukum yang hanya berlaku disuatu daerah tertentu (Hukum Adat Batak, Minangkabau, Jawa dan sebagainya).

 

Sumber 

         l

                


Ditulis dalam Uncategorized

JENIS KOPERASI YANG SUKSES “KOSPIN JASA”

KOSPIN JASA
Koperasi Simpan Pinjam Jasa dididirikan oleh para pengusaha kecil dan menengah pada dekade 1970-an yang memberi solusi dalam mengatasi kesulitan untuk mendapatkan bantuan permodalan, karena pada umumnya mereka mengelola usahanya secara tradisional.
Untuk menanggulangi kesulitan tersebut pada tanggal 13 Desember 1973 di kediaman Bapak H.A.Djunaid (Alm) seorang Tokoh Koperasi Nasional, diadakan pertemuan yang terdiri dari tokoh masyarakat dari ketiga etnis : pribumi, keturunan china dan keturunan arab. Mereka sepakat membentuk koperasi yang usahanya dalam bidang simpan pinjam. Dan atas dasar kesepakatan, koperasi tersebut diberi nama “JASA” dengan harapan agar dapat memberikan jasa dan manfaat bagi anggota,gerakan koperasi, masyarakat, lingkungan dan pemerintah.
Sejak berdiri sampai sekarang mengikutsertakan secara aktif semua pihak dan golongan tanpa membedakan suku,ras,golongan dan agama semata-mata hanya untuk bersatu padu dalam hidup berdampingan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi secara bersama-sama dalam satu wadah koperasi. Untuk itulah Koperasi Simpan Pinjam Jasa mendapat predikat “Koperasi Kesatuan Bangsa”
Prestasi dan kesuksesan Kospin Jasa
• bersatu dengan itikad baik dalam membangun ekonomi secara gotong royong dalam wadah koperasi
• Koperasi Terbaik Tingkat Nasional Tahun 1981
• Koperasi Teladan Tingkat Nasional Tahun 1982 – 1986
• Koperasi Teladan Utama Tingkat Nasional Tahun 1987 – sekarang
• Koperasi Inti Jawa Tengah
• Koperasi Berprestasi Tahun 1999
• Sebagai koperasai multikultural yang berbasis komunitas terbesar di indonesia (Rekor Bisnis)
• Penghargaan utama micro finance award 2011
JL. Dr. Cipto No. 84 Pekalongan – Indonesia
Telp. (0285) 428907, 428908, 428911, 428912 Fax. (0285) 428910
http://www.kospinjasa.com


Ditulis dalam Uncategorized

DUE CARE (TUGAS KELOMPOK)

Pengertian Kehati-hatian (Due Care)

 

Due care sebagai sikap hati-hati untuk memenuhi tanggung jawab profesional dengan kompetensi dan ketekunan. hal ini berarti bahwa anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan demi kepentingan pengguna jasa dan konsisten dengan tanggung jawab profesi kepada publik. menurut PSA no. 4 SPAP (2001), kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berfikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit tersebut.

 

Contoh profesi yang menggunakan Due Care dalam penerapannya adalah Investigasi Audit. Berikut adalah standar laksana kerja yang digunakan:

 

  1. seluruh investigasi harus dilandasi praktek terbaik yang diakui
  2. kumpulkan bukti-bukti dengan prinsip kehati-hatian sehingga bukti tersebut dapat diterima
  3. pastikan bahwa seluruh dokumentasi dalam keadaan aman, terlindungi dan diindeks
  4. pastikan bahwa para investigator mengerti hak azasi pegawai dan senantiasa menghormati
  5. beban pembuktian ada pada yang menduga pegawainya melakukan kecurangan dan pada penuntut umum yang mendakwa pegawai tersebut, baik dalam kasus hukum administratif maupun hukum pidana
  6. cakup seluruh substansi investigasi dan kuasai seluruh target yang sangat kritis ditinjau dari segi waktu
  7. liput seluruh tahapan kunci dalam proses investigasi termasuk perencanaan, pengumpulan bukti dan barang bukti

 ( TUGAS KELOMPOK )


Ditulis dalam Uncategorized
Laman Berikutnya »